Penegakan Hukum Maritim di Wilayah Mojokerto oleh Bakamla: Sejarah dan Prestasi

Penegakan Hukum Maritim di Wilayah Mojokerto oleh Bakamla: Sejarah dan Prestasi

Penegakan hukum maritim di wilayah Mojokerto telah menjadi fokus utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2014, Bakamla telah aktif melakukan patroli dan penegakan hukum di berbagai wilayah, termasuk Mojokerto.

Sejarah penegakan hukum maritim di wilayah Mojokerto oleh Bakamla dimulai dengan adanya peningkatan aktivitas ilegal di sektor kelautan, seperti pencurian ikan dan penyelundupan barang. Hal ini membuat Bakamla turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia, penegakan hukum maritim di Mojokerto merupakan bagian dari strategi nasional dalam menjaga kedaulatan negara di laut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bakamla Mojokerto telah mencatat berbagai prestasi yang berhasil dicapai. Salah satunya adalah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak. Menurut Kepala Kantor Bakamla Mojokerto, Kapten Laut (P) Indra Yudha, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja sama antara Bakamla dengan instansi terkait lainnya.

Menurut pakar hukum maritim, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, penegakan hukum maritim oleh Bakamla di wilayah Mojokerto sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara di laut. “Dengan adanya Bakamla, kita dapat memastikan bahwa keamanan dan ketertiban di laut tetap terjaga dengan baik,” ujarnya.

Dengan prestasi yang telah dicapai, Bakamla Mojokerto terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya dalam penegakan hukum maritim di wilayah tersebut. Diharapkan dengan dukungan dari berbagai pihak, Bakamla dapat terus memberikan kontribusi yang positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia.