Peran Kebijakan Keamanan Laut dalam Membangun Kedaulatan Maritim

Peran kebijakan keamanan laut dalam membangun kedaulatan maritim sangat penting bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia. Kebijakan keamanan laut merupakan landasan yang harus diperkuat untuk melindungi sumber daya laut serta jalur perdagangan yang vital bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Dr. Siswanto Rusdi, pakar keamanan laut dari Universitas Pertahanan Indonesia, “Peran kebijakan keamanan laut sangat krusial dalam menjaga kedaulatan maritim sebuah negara. Tanpa keamanan laut yang baik, sumber daya laut akan terancam dan jalur perdagangan bisa menjadi tidak aman.”

Pentingnya kebijakan keamanan laut juga diakui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang menyatakan bahwa “Dalam membangun kedaulatan maritim, keamanan laut harus menjadi prioritas utama. Kita harus mampu menjaga wilayah laut kita dari berbagai ancaman seperti illegal fishing, piracy, dan kegiatan ilegal lainnya.”

Dalam konteks Indonesia, kebijakan keamanan laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan penguatan keamanan laut sebagai bagian dari upaya membangun kedaulatan maritim. Hal ini juga sejalan dengan Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang diusung oleh Presiden Joko Widodo.

Namun, meskipun penting, implementasi kebijakan keamanan laut masih banyak menghadapi hambatan. Menurut Dr. Siswanto Rusdi, “Kendala terbesar dalam implementasi kebijakan keamanan laut adalah koordinasi antar lembaga terkait. Diperlukan sinergi antara TNI AL, Polri, KKP, dan instansi lainnya untuk menciptakan keamanan laut yang optimal.”

Dalam konteks global, peran kebijakan keamanan laut juga semakin penting mengingat tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks. Hal ini dibenarkan oleh Prof. Carlyle Thayer, ahli keamanan laut dari Universitas New South Wales, yang menyatakan bahwa “Keamanan laut harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan luar negeri sebuah negara. Tantangan seperti sengketa wilayah, terorisme maritim, dan perdagangan ilegal semakin membutuhkan kerjasama lintas negara untuk mengatasi.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran kebijakan keamanan laut sangat vital dalam membangun kedaulatan maritim sebuah negara. Diperlukan komitmen dan kerjasama antar lembaga terkait serta dukungan penuh dari pemerintah untuk menciptakan keamanan laut yang optimal demi melindungi sumber daya laut dan menjaga jalur perdagangan yang strategis.