Strategi Pemerintah dalam Menangani Pelanggaran Batas Laut di Indonesia

Strategi pemerintah dalam menangani pelanggaran batas laut di Indonesia menjadi perhatian penting bagi keberlangsungan keamanan dan kedaulatan negara. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, tidaklah mudah bagi pemerintah untuk mengawasi setiap sudut perairan yang ada.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa, pemerintah perlu memiliki strategi yang solid dalam menangani pelanggaran batas laut. “Pemerintah harus mampu meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar penegakan hukum di laut dapat dilakukan secara efektif,” ujar Alghiffari.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan patroli laut. Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang mengatakan bahwa “patroli laut yang intensif dapat menjadi langkah efektif dalam mencegah dan menangani pelanggaran batas laut di Indonesia.”

Selain itu, kerjasama antar negara juga menjadi kunci penting dalam menangani pelanggaran batas laut. Menurut Direktur Eksekutif Centre for Maritime Security and Diplomacy (CMSD), Muhamad Arif, “Indonesia perlu menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara tetangga dalam hal pertukaran informasi dan koordinasi dalam menangani pelanggaran batas laut.”

Dengan adanya strategi yang baik dan kerjasama yang solid, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam menangani pelanggaran batas laut di Indonesia. “Keberadaan kekuatan laut yang tangguh akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tambah Alghiffari.