Tugas dan Tanggung Jawab Bakamla dalam Menegakkan Hukum di Perairan Indonesia
Bakamla atau Badan Keamanan Laut adalah lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum di perairan Indonesia. Sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan laut, Bakamla memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, tugas utama Bakamla adalah “melaksanakan patroli keamanan laut, memberikan perlindungan kepada kapal-kapal yang melintasi perairan Indonesia, serta menindak pelanggaran hukum di laut.” Dalam melaksanakan tugasnya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Polri, KKP, dan Bea Cukai.
Salah satu tugas pokok Bakamla adalah menegakkan hukum di perairan Indonesia. Hal ini mencakup penindakan terhadap berbagai kejahatan maritim seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan perompakan di laut. Dalam hal ini, Bakamla bekerja sama dengan instansi terkait seperti KKP dan Polri untuk menindak pelaku kejahatan laut.
Menurut Direktur Hukum dan Hubungan Luar Negeri Bakamla, Brigjen TNI (Mar) Dr. Andi Azis Saputra, “Menegakkan hukum di perairan Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan kerjasama yang baik antara Bakamla, TNI AL, Polri, dan instansi terkait lainnya, kami yakin dapat menjaga keamanan laut Indonesia dengan baik.”
Selain menegakkan hukum di perairan Indonesia, Bakamla juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan laut dari ancaman asing. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Bakamla harus mampu menghadapi berbagai tantangan di laut seperti kapal asing yang mencurigakan dan kegiatan ilegal di perairan Indonesia.
Dengan tugas dan tanggung jawab yang besar, Bakamla terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan kapabilitasnya dalam menegakkan hukum di perairan Indonesia. Melalui kerjasama yang baik dengan instansi terkait dan dukungan dari pemerintah, Bakamla siap menjaga keamanan laut Indonesia demi menjaga kedaulatan negara.